Pensiunan Jenderal Bintang 2 Polri Ingin KPK Jadi Polisinya Kasus Korupsi
Rabu, 31 Juli 2024 - 16:22 WIB
Jakarta, VIVA – Mantan Kapolda Lampung Irjen Pol (Purn) Ike Edwin membeberkan rencananya jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029. Ia menyebut, dirinya nanti ingin membuat KPK menjadi polisinya kasus korupsi di Indonesia.
Hal itu dikatakan Ike Edwin ketika dirinya baru saja rampung menjalani tes tulis calon pimpinan (capim) KPK di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekertariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli 2024.
"KPK itu harusnya polisinya korupsi, istilahnya itu, atau rajanya penanganan korupsi," ujar Ike Edwin di lokasi.
Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK di Kementerian Setneg RI
Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK mengatakan bahwa ada tujuh orang capim KPK tak hadir dalam tes tulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli 2024. Lantas, tujuh orang tersebut langsung dinyatakan gugur.
"Yang tidak hadir dinyatakan gugur. Mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis gugur," ujar Anggota Pansel Capim KPK Elwi Danil di lokasi.
Elwi menjelaskan bahwa tujuh orang yang tidak hadir itu tidak menjelaskan alasannya.
"(Alasan) Tidak ada. Dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," kata Elwi.
"Yang penting koordinasi. Dan kepentingan negara lebih besar, dan kepentingan rakyat lebih besar daripada seorang jabatan. Untuk negaranya yang besar, itu yang dipentingkan, itu yang dikedepankan, itu yang diangkat," kata Ike Edwin.
POSBELITUNG.CO - Sejumlah teka-teki belum terjawab dalam kasus dugaan korupsi timah Rp271 triliun.
Setidaknya beberapa inisial, yang sempat mencuat terkait dalam bisnis tambang tersebut.
Adalah Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus yang buka suara.
Dia yakin, di balik bisnis timah yang melibatkan oknum pejabat PT Timah Tbk, pengusaha timah, hingga pesohor seperti Harvey Moeis ada bekingannya.
Tak hanya itu, Iskandar Sitorus juga mengungkapkan artis berinisial A, S, dan C terkoneksi kasus korupsi timah.
Namun, hingga saat ini, para inisial artis itu belum diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.
Termasuk sosok Jenderal bintang 4 tetap menjadi misteri.
Baca juga: Muncul Rumor Sosok Eks Jenderal B di Pusaran Korupsi Timah Terkait Jampidsus Dibuntuti Densus
Menurutnya, Jenderal bintang 4 itu sebagai beking bisnis tambang timah yang melibatkan Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi.
Iskandar Sitorus menyebutkan identitas bintang 4 itulah adalah seorang pria dan berinisial B.
Sebelumnya, Iskandar melontarkan inisial S, C, dan A terlibat menikmati uang kasus tambang timah Harvey Moeis.
Kemudian muncul inisial D, dan diduga merupakan seorang tokoh agama.
Munculnya soal nama inisial D tersebut kembali diungkap langsung oleh Iskandar Sitorus.
"Kami yakin pelaku kejahatan akan terbongkar. Bisa jadi yang menjadi publik figur, pesohor atau seperti pendakwah.
Kita kan belum tahu, biarkan Kejaksaan memeriksa," ujarnya di YouTube Uya Kuya.
Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-70 (Istana Merdeka, 17 Agustus 2015)Riwayat Jabatan
Pabandya Lat Ops Paspampres (2008—2009)Dandenwalpri Grup A Paspampres (2009—2010)Danyonif 315/Garuda (2010—2011)Sespri Wakasad (2011—2012)Kolonel
Dan Grup A Paspampres (2012—2014)Asops Kasdam VI/Mulawarman (2014—2015)Koorspri Kasad (2015—2017)Pamen Denma Mabesad (2017—2018)Brigadir Jenderal
Danmentar Akmil (2018)Danrem 121/Alambhana Wanawai (2018—2020)Kasdam XVII/Cenderawasih (2020—2021)Ir. Pusterad (2021—2022)Mayor Jenderal
Sahli Bidang Keamanan Kemhan (2022)Dirjen Strahan Kemhan (2022—2024)Pangdam IX/Udayana (2024)Letnan Jenderal
Pangkogabwilhan III (2024—Sekarang)
2 Letjen TNI Widi Prasetijono
Letnan Jenderal TNI Widi Prasetijono, S.I.P. (lahir 4 Juni 1971). Ia adalah seorang Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI-AD.
Widi cukup lama bertugas di kesatuan Kopassus serta juga pernah menjabat Ajudan Presiden RI Joko Widodo. Dia sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Militer IV/Diponegoro.
TRIBUN-TIMUR.COM- Sebanyak empat alumni Akademi Militer atau Akmil 1993 sandang pangkat Jenderal Bintang Tiga atau Letjen TNI.
Karier cemerlang ini bermula ketika mendapatkan bintang tiga pada awal umur emas.
Usia rata-ratanya pun berusia 51 dan 52 tahun.
Alumni Akmil 1993 berjumlah lebih dari 200 orang.
Mereka memiliki nama bataliyon Tidar Setia dan sempat melakukan reuni Belakang Main Hall Akademi Militer pada Sabtu (16/9/2023).
Reuni “Tidar Setia ‘93” ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu Sabtu, 16 September dan Minggu, 17 September 2023, di Ksatrian Akademi Militer Kompleks.
Lalu siapa empat alumni Akmil 1998 tersebut?
1 Letjen TNI Bambang Trisnohadi
Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P. lahir 26 Februari 1972.
Sejak 24 Juli 2024 mengemban jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.
Bambang, merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa – Tri Sakti Wiratama Akademi Militer (1993) ini berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus).
Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana.
Ia pernah menjadi Komandan Upacara penurunan bendera pada upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 pada 17 Agustus 2015 di Istana Merdeka.
Suara.com - Seorang jenderal bintang 4 Polri diduga terlibat dalam korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Padahal semula taksiran kerugian hanya sekitar Rp271 triliun.
Kasus ini juga menyeret nama suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis. Lantas siapa saja sebenarnya yang berada dalam daftar Jenderal Bintang 4 Polri sejak 2008?
Berikut adalah nama – nama Jenderal Polisi bintang 4 sekaligus waktu mereka menjadi Kapolri.
1. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober 2008 - 22 Oktober 2010
Baca Juga: Jampidsus Respons Isu Keterlibatan Purnawirawan Polri Di Kasus Korupsi Timah
2. Jenderal Polisi Timur Pradopo 22 Oktober 2010 - 25 Oktober 2013
3. Jenderal Polisi Sutarman 25 Oktober 2013 - 16 Januari 2015
4. Jenderal Polisi Badrodin Haiti 17 April 2015 - 14 Juli 2016
5. Jenderal Polisi Tito Karnavian 14 Juli 2016 - 23 Oktober 2019
6. Jenderal Polisi Idham Aziz 1 November 2019 - 27 Januari 2021
Baca Juga: Kerugian Korupsi Timah Bukan Rp271 T Tapi Rp300 Triliun, 6 Smelter Disita
7. Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo 27 Januari 2021 – Sekarang
8. Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 2016 namun tak pernah menduduki kursi Kapolri.
Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun
Jaksa Agung mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp300,003 triliun, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Sebelumnya kami memperkirakan kerugian sekitar Rp271 triliun, namun setelah diaudit oleh BPKP, jumlahnya ternyata mencapai sekitar Rp300,003 triliun," ujar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Hasil audit tersebut diserahkan oleh Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ateh menjelaskan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan terkait kerugian negara setelah diminta oleh Kejaksaan Agung.
Sebagai respons terhadap permintaan tersebut, BPKP melakukan prosedur audit, penyelidikan, dan juga mengumpulkan keterangan dari para ahli. "Kami serahkan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tidak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, seperti disampaikan Jaksa Agung total kerugian sekitar Rp 300,003 triliun," kata Ateh, dikutip dari Antara.
Hingga saat ini penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap 66 rekening, 187 bidang tanah atau bangunan, serta menyita sejumlah uang tunai, 55 unit alat berat dan 16 unit mobil dari para tersangka.
Selain itu, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa 6 smelter di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas bidang tanah 238.848 m2, serta satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Tangerang Selatan.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Lokasi prarekonstruksi penembakan siswa SMKN 4 Semarang oleh oknum polisi di Jalan Untung Suropati Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Irjen (Purn) Rikwanto memberikan nasihat untuk juniornya agar aparat kepolisian bisa mengukur diri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.
Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang menyikapi insiden penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig Zaenudin terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO hingga meninggal dunia.
"Saya hanya mengingatkan saja, bahwasannya anggota kepolisian, ini bekal, ya. Di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang tidak patroli, sedang jalan, ke suatu lokasi, apapun tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal-hal sebagai berikut," kata Rikwanto saat rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (3/12).
Menurut mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut, setiap anggota polri harus sadar soal posisi, jangan sampai salah langkah.
"Menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana itu harusnya anggota polri harus bisa mengukur diri. Mengukur diri itu saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil, atau pakaian dinas," lanjutnya.
Rikwanto juga menyatakan setiap anggota polisi juga harus mengerti kondisi dan bisa memetakan sebuah keadaan yang ditemui di lapangan.
"Atau saya sendiri berdua atau bersama kelompok. Yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas terhadap masyarakat atau terhadap calon pelaku itu," kata dia.
Tindakan baru bisa dilakukan kata dia, setelah dipastikan kalau kondisi itu harus segera disikapi.
Iskandar Sitorus Sekretaris Indonesian Audit Watch (IAW)
"Kami sebut Helena Lim itu hanya keset kaki. Di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Moeis. Kemudian, Robert Bonosusatya alias RBS bertindak sebagai 'kaos kaki' yang berada di atas Harvey Moeis, suami Sandra Dewi. Nah yang jadi kaos kaki itu udah pasti RBS," ujar Iskandar saat diundang dalam tayangan podcast bersama Uya Kuya.
Iskandar Sitorus kemudian menyinggung bahwa ada seorang mantan pensiunan bintang empat atau jenderal yang berinisial B. Peran sang jenderal dalam kasus korupsi tersebut adalah menjadi backing atau untuk menutupi kasus tersebut dari publik.
"Ada oknum yang berkuasa, yang sampai punya bintang 4 di pundak, mantan pensiunan, gitu intinya. Berseragam karena dalam warna-warni kejahatan mereka tak akan berhitung kalau tidak pada aparat," bebernya.
Pensiunan Jenderal Bintang 4 Berinisial B Terseret Kasus Korupsi Rp271 T, Siapa Dia?
Jumat, 19 April 2024 - 09:59 WIB
Jakarta – Beberapa waktu lalu Iskandar Sitorus selaku Sekretaris dari DPP Indonesia Audit Watch sempat membongkar inisial publik figur yang terseret dalam kasus mega korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Helena Lim.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar Sitorus juga mengatakan bahwa ada inisial baru yang terlibat dalam kasus korupsi sampai merugikan negara Rp271 triliun tersebut. Ia mengatakan bahwa orang tersebut memiliki jabatan penting sebagai abdi negara.
Namun, belum diketahui dari institusi mana abdi negara yang berperan penting dalam kasus tersebut. Pada awalnya, Iskandar Sitorus menjelaskan peran Helena Lim dan Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang melibatkan sekitar belasan orang tersebut.
Sejumlah Capim KPK yang bakal menjalani tes tulis di Kementerian Setneg RI
Ike Edwin menjelaskan bahwa KPK itu merupakan lembaga yang luar biasa. Maka itu, ia menilai KPK harus bisa mengawasi penanganan korupsi di negara ini agar menjadi hebat, makmur, dan sejahtera.
Ia pun akan melakukan koordinasi dengan baik ketika menjadi pimpinan KPK. Tujuannya, untuk memperbaiki lembaga antirasuah.
"Hilangkan egoisnya, hilangkan merasa paling hebat. Nah itu harus hilang," kata Ike Edwin.
Ike Edwin mengaku percaya diri lolos dari tes tulis capim KPK hari ini. Lantas, ketika terpilih menjadi pimpinan KPK, Ike Edwin akan melakukan komunikasi dengan baik demi menjaga muruah KPK.
"Yang penting koordinasi. Dan kepentingan negara lebih besar, dan kepentingan rakyat lebih besar daripada seorang jabatan. Untuk negaranya yang besar, itu yang dipentingkan, itu yang dikedepankan, itu yang diangkat," kata Ike Edwin.
Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka korupsi
"Habis itu ya biasanya mereka bergantung pada kelompok kuat yang solid atau terorganisir. Kita sebut saja oknum itu pernah berbintang empat inisial B itu aja dulu," lanjutnya.
Ia mengatakan bahwa sosok yang berinsial B tersebut sudah lama dicurigai ikut dalam mengorganisir proyek tambah timah ilegal sejak lama. Sehingga Iskandar mengatakan bahwa kasus tersebut cukup untuk untuk didalami.
"Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter, smelter ini kan dibeli dari orang-orang yang bener-bener kaya, tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya, kan unik kasus ini," pungkasnya.
Sampai saat ini, kasus mega korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sandra Dewi pun kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung sedangkan sang suami Harvey Moeis masih harus ditahan untuk mengungkap dan membongkar tuntas kasus tersebut.
